batampos.co.id – Setelah beberapa waktu lalu Pemkab Lingga wacanakan pemindahan kantor Dinas Perikanan ke Senayang, kini giliran dinas Pendapatan Daerah yang bakal dipindahkan ke Dabo Singkep.
Pemkab beralasan untuk meningkatkan pundi-pundi pendaptaran daerah. Disisi lain, hal ini dinilai terlalu gegabah dan tidak fokus memperkuat pelayanan dipusat Ibukota Daik yang mana kawasan perkantoran telah disiapkan jauh-jauh hari.
Sekretaris Dinas Pendapatan kabupaten Lingga sekaligus Plt Kadis, Said Sudrajad yang dihubungi Batam Pos membenarkan rencana pemindahan kantor Dispenda tersebut ke Dabo Singkep. Lebih kurang dua pekan usai di lantik kata Sudjad pihaknya lakukan konsulidasi bersama staf dan perangkat baru.
“Arahan dari pak Bupati seperti itu. Kantor Dispenda akan pindah ke Dabo Singkep menggunakan kantor bekas dinas Sosial yang dulu,” ungkapnya, Selasa (10/1) siang.
Pihaknya sendiri kata Sudrajad hanya mengikuti arahan pimpinan tertinggi. Dalam waktu dekat, ia akan berkoordinasi dengan Sekda Lingga, Abu Hasyim terkait rencana pemindahan kantor tersebut. Sudrajad yang merupakan mantan pejabat pemprov tersebut dan baru beberapa hari di Lingga mengaku tak mempersoalkan dimanapun lokasi kantor nanti. Sebab tanggung jawab pegawai kata dia harus siap ditempatkan dimana saja.
“Posisi kantor dimana saja yang penting pegawai bisa bekerja. Rencananya kami akan segera berkonsultasi dengan Sekda terkait waktu rencana pemindahan kantor,” jelasnya.
Menurut hemat Sudrajad, alasan dipindahkannya dinas tersebut ke Dabo Singkep karena objek pajak lebih banyak. Dengan cara seperti itu, pemkab mengklaim pelayanan pajak akan lebih berjalan maksimal.
“Objek pajak banyak di Dabo seperti arahan Pak Bupati. Ini untuk mendekatkan pelayanan. Kami juga akan berkoordinasi lebih mendalam dengan dinas-dinas terkait. Untuk sementara karena masih baru, dispenda akan mempelajari database dulu baru langkah-langkah lain untuk meningkatkan PAD. Kami akan meng update data baru,” kata dia.
Untuk diketahui, selama beberapa tahun terakhir angka PAD Lingga tidak beranjak dari Rp 20 Milair. Namun pada 2017 ini pemerintah menargetkan PAD naik menjadi Rp 21 Miliar. Sebagian besar objek pajak di Lingga bersumber dati PBB.
Sementara itu beberapa waktu lalu, selain Dinas Perikanan yang bakal pindah ke Senayang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga diisukan akan dipindahkan di Dabo Singkep. Namun hal ini ditepis langsung Bupati Lingga, Alias Wello saat dikonfirmasi wartawan. Keterbatasan kantor terang Awe sapaan akrab mantan ketua DPRD priode 2004-2009 ini menjadi alasan pemerintah tidak melakukan pemindahan kantor di Dabo Singkep.
Namun belakangan, pemkab kembali berwacana memindahkan kantor dinas jauh dari pusat ibukota yang dinilai kurang relefan bagi pelayanan masyarakat.
Meski beribukota di Daik Lingga hingga kini sejumlah dinas masih berkantor di Dabo Singkep, seperti Dinkes, Disprindagkop dan kantor Disdukcapil yang membuat pelayanan kepengurusan penduduk pesisir wilayah Senayang kesulitan.
Namun Awe mengklaim untuk Disdukcapil yang membuat ongkos transportasi laut warga Senayang terlalu besar akan diminimalisir dengan pelayan langsung ke pulau-pulau oleh disdukcapil.
Sementara itu lahan-lahan kosong dikomplek pemerintahan Lingga, Bandar Sultan Mahmud masih tersedia begitu luas untuk dibangun kantor agar segala pengurusan dipusatkan disatu titik. (mhb)