batampos.co.id – Pemerintah telah mendistribusikan vaksin Covid-19 ke semua provinsi di Indonesia. Program vaksinasi akan dimulai pada 13 Januari 2021 sembari menunggu terbitnya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Penyuntikan vaksin di Indonesia akan dijalankan ketika Emergency Use Authorization vaksin tersebut dikeluarkan oleh Badan POM, dan semuanya berdasarkan data scientific,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, Selasa (5/1), di Jakarta.
BPOM, kata Wiku, saat ini sedang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengadaan vaksin Covid-19 secara berkala, mulai dari tahapan praklinik sampai uji klinik fase 1, 2, dan 3 yang sedang berlangsung di Bandung, Brasil, dan Turki. Jika fase 3 telah selesai, barulah Badan POM menerbitkan EUA.
Wiku menambahkan, vaksin yang sudah didistribusikan ke berbagai daerah juga tetap diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di UPT Badan POM di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, memastikan proses vaksinasi perdana akan dilakukan pada Rabu pekan depan atau 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang akan diberikan vaksin disusul sejumlah menteri.
Pelaksanaan vaksinasi direncanakan berlangsung selama 15 bulan dan dalam dua periode, yakni Periode I berlangsung dari Januari hingga April 2021 dengan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi.
Periode II berlangsung selama 11 bulan, yaitu dari April 2021 hingga Maret 2022 untuk menjangkau jumlah masyarakat hingga 181,5 juta orang.
Di tingkat kabupaten dan kota, vaksinasi juga akan dimulai pada 13 Januari. Di Batam, misalnya, menurut Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, vaksinasi pertama akan dilaksanakan di Dataran Engku Putri, Batam Center.
Amsakar menuturkan, dalam video conference bersama Kepala BNPB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, ada tiga hal yang disampaikan. Pertama, pelaksanaan vaksinasi mulai dilaksanakan 13 Januari.
Pemerintah daerah diminta menyiapkan nama-nama antara 10 sampai 20 orang sebagai peserta vaksinasi secara simbolis.
“Nama-nama tersebut mencakup pejabat publik, pengurus asosiasi Provinsi Kepri, tokoh agama, termasuk saya sendiri. Sesuai dengan yang disampaikan pak wali bahwa beliau orang pertama yang ikut divaksinasi,” ujarnya.
Kedua, meminta pemerintah daerah menyiapkan jadwal pelaksanaan vaksinasi. Bila perlu untuk memperlancar proses vaksinasi akan didirikan posko dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga perangkat RT/RW.
Ketiga, berkoordinasi dengan aparat keamanan, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait vaksin Covid-19 ini. Tujuannya untuk mengedukasi dan menghindari hal yang tidak diinginkan terkait vaksinasi di Kota Batam.
Ketua Bidang Kesehatan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, tenaga kesehatan adalah prioritas pertama vaksinasi.
Saat ini terdapat 5.131 orang tenaga medis di Batam, belum termasuk yang di RSKI Galang. Untuk penerima tahap per- tama sudah menerima informasi pesan singkat langsung dari pusat. “Nanti kita tinggal data saja dan atur seperti apa pendistribusian dan pelaksanaannya di lapangan,” katanya.(*/jpg)