Medan | Jurnal Asia
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan yang terletak di Jalan Prof H Mohammad Yamin, SH merupakan milik Pemko Medan ternyata hingga saat ini masih memiliki utang yang cukup fantastis hingga miliaran rupiah.
Kasubag Hukum dan Humas RSUD Dr Pirngadi Medan Edison Peranginangin SH Mkes mengakui kalau manajemen rumah sakit masih memiliki utang dalam memberikan pelayanan. “Total utang rumah sakit sampai 31 Desember 2013 sebesar Rp35,9 miliar,” ujarnya, Jum’at (2/5) di ruang kerjanya.
Dijelaskannya, utang itu berasal dari kerja sama operasional dengan pihak ketiga seperti pengadaan untuk gizi, obatobatan dan sarana lainnya. Namun, jumlah utang RS Pirngadi itu, sambungnya lagi, sudah mengalami penurunan karena pembayaran klaim Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) tahun 2013 sebesar Rp 14,5 miliar sudah dibayar Rp 13 miliar. “Jadi sisi klaim atau piutang Medan Sehat tinggal Rp1,5 miliar. Dana klaim dari Medan Sehat itu digunakan untuk membayar utang rumah sakit. seperti untuk biaya pemeliharaan, farmasi dan jasa dokter. Jadi utang kita sudah tidak sebesar Rp35,9 miliar lagi,” sebutnya. Hutang yang dibayarkan, sebutnya untuk biaya pemeliharaan, farmasi dan jasa dokter karena semuanya perlu dibayar.
“Persoalannya, kalau hanya dibayarkan kepada biaya pemeliharaan saja atau untuk bayar obat saja, tentu yang lainnya akan marah karena mereka juga memerlukan biaya. Ini memang dilema, tapi pembayaran utang memangharus sesuai peruntukannya. Tapi saya belum tau berapa rincian yang dibayarkan,” katanya. Namun, ia juga menyebutkan RSUD Dr Pirngadi juga memiliki piutang yang besarnya Rp 26 M lebih dari Jamkesda Provinsi Sumut dan Jamkesmas. Namun walaupun piutang kita ada, tetapi harus dibebani biaya berobat pasien jadinya makin tambah utang.
Ia mengakui dengan adanya BPJS cukup membantu untuk biaya operasional rumah sakit. Tapi karena mungkin ada kelemahan pihak rumah sakit dalam pengajuan klaim sehingga di bulan Februari hanya panjar dulu yang diberikan pihak BPJS Kesehatan. “Kalau tiap bulan klaim BPJS itu bisa dikucurkan, mungkin kondisinya tidak begini,” ujarnya. (Irwan)